UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ,DEWAN PERWAKILAN DAERAH ,DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DILENGKAPI: PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN ,PENGANGGARAN DALAM APBD,PENGUJIAN,PENYALURAN DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNA BANTUAN KEUANGNA PARTAI POLITIK, JAMINAN PEMILIHAN KESEHATAN MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU